Pemerintah Bakal Tetap Genjot Hilirasasi Nikel, Kekalahan di WTO Tak Berpengaruh?
Dikabarkan bahwa pemerintah memastikan bakal tetap pada pendiriannya untuk menggenjot hilirisasi nikel dan menyetop ekspor dalam bentuk bahan mentah. Meskipun, Indonesia kalah dalam gugatan yang dilayangkan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia tidak akan gentar atas kekalahan yang terjadi mengenai gugatan hilirisasi nikel. Pemerintah dipastikan akan melakukan banding. “Pemerintah Indonesia tidak akan gentar sedikitpun untuk menghadapi urusan ini. Sampai di lubang jarum pun kita akan hadapi WTO-WTO ini,” kata Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu, 14 Desember.
Indonesia harus menjadi negara berdaulat. Hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah disebut harga mati dalam rangka memberikan nilai tambah. “Kita akan melakukan banding. Negara kita ini sudah merdeka, nggak boleh ada yang mengintervensi negara kita. Masa yang lain boleh mainkan seperti itu, kita nggak boleh,” tegas Bahlil.
Bahlil lantas mencontohkan ada sebuah negara adidaya yang menggunakan pajak progresif impor kepada salah satu negara tertentu ketika membangun industri baterai kendaraan listrik. Di saat yang bersamaan ketika industri itu dibangun di negaranya, dia akan memberikan insentif US$7.000-8.000. “Jadi sebenarnya ini cara yang ambigu,” tuturnya soal pembahasan hilirisasi nikel.
