Aceh Dominasi Ekspor Batu Bara ke India

Ekspor Batu Bara di Aceh mengalami kenaikan 19,8 persen dari bulan sebelumnya per Agustus 2018 dengan nilai ekspor mencapai 14 juta dolar atau setara dengan Rp 207 miliar. Untuk ekspor kebanyakan berasal dari Aceh Barat dan dijual ke India sebagian besar.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Wahyuddin MM usai rilis tentang Statistik Aceh, Senin (1/10/2018) di Kantor BPS Aceh, Banda Aceh.

Wahyudin menjelaskan, komoditas Batu Bara yang berasal dari Aceh itu diekspor ke India diangkut melalui pelabuhan khusus batu bara di Meulaboh.

Komoditi pertambangan memang masih terdengah aneh di Aceh, sebagian besar orang akan lebih melihat pulau Kalimantan sebagai sumber bahan tambang di Indonesia. Namun ternyata di Aceh potensi itu juga ada dan terbukti menjadi salah satu terbesar ekspor nasional Batu Bara ke India.

Kemudian, untuk komoditas lain di Aceh hasil pertanian dan perikanan terdapat kopi arabika dan ikan tuna yang menjadi andalan ekspor Aceh dan itu memang sudah dikenal dunia akan komoditi kopi aceh dan tuna.

Sementara untuk komoditi unggulan lainnya seperti kopi arabika sebagian besar diekspor ke Pakistan melalu jalur udara. Wahyuddin mengatakan, saat ini masih banyak komiditi ekspor Aceh, seperti kopi arabika yang diekspor melalui provinsi lain.

Secara infrastruktur daerah Aceh memang sudah mulus dan bagus, memiliki jalan yang bagus hingga pelabuhan, tapi karena pelaku usaha ekspor kopi ini berada di Sumatera Utara, maka kopi di ekspor melalui sana. Di Aceh hanya petani dan agen pengepulnya saja, lalu dijual ke eksportir di Sumatera Utara,” ujar Wahyuddin.

Dikatakan, nilai komoditi ekspor Aceh yang diekspor melalui provinsi lain selama Agustus 2018 mencapai 40,8 persen, dari total nilai ekspor sebanyak 23,7 juta dolar atau sekitar Rp 350 miliar.

Pengembangan potensi daerah memang sudah sewajarnya dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia. Apapun potensi yang ada coba untuk dikembangkan, inilah yang mendasari pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan setiap daerah pro investasi.