Masa Depan Transisi Energi di Indonesia: Tantangan dan Harapan di Era Prabowo-Gibran

Indonesia telah meluncurkan skema pembiayaan transisi energi berkeadilan, dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership (JETP), senilai US$ 20 miliar. (EcoWatch.com)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara resmi mengumumkan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024. Meskipun langkah hukum mungkin akan ditempuh oleh kandidat lain, fokus saat ini tertuju pada arah kebijakan transisi energi yang akan dijalankan oleh pasangan capres-cawapres terpilih.

Selama kampanye, Prabowo-Gibran menegaskan komitmen mereka untuk melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo. Namun, dalam sorotan publik baik di tingkat nasional maupun global, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana masa depan sektor energi akan berkembang di bawah kepemimpinan mereka, terutama dengan tekanan untuk melakukan transisi energi yang semakin mendesak.

Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah meluncurkan skema pembiayaan transisi energi berkeadilan, dikenal sebagai Just Energy Transition Partnership (JETP), senilai US$ 20 miliar. Meskipun dianggap sebagai langkah maju dalam mendorong transisi ke energi terbarukan, skema ini juga memunculkan beberapa pertanyaan terkait sumber pendanaan dan implementasinya.

Ada tiga poin penting yang harus dipertimbangkan dalam melihat arah kebijakan transisi energi di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran. Pertama, rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu melalui pembiayaan Energy Transition Mechanism (ETM) dari skema JETP. Meskipun langkah ini telah diumumkan, Indonesia masih bergantung secara signifikan pada energi batu bara.

Kedua, kejelasan mengenai peta jalan dekarbonisasi sektor energi dan penghentian penggunaan batu bara perlu diperhatikan. Target bauran energi terbarukan hingga 44% pada 2030 dalam skema JETP membutuhkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya.

Ketiga, dokumen Enhanced National Determined Contribution (ENDC) menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi. Namun, langkah-langkah untuk mencapai target ini perlu dikevaluasi lebih lanjut agar tidak hanya menjadi wacana semata.

Masa depan transisi energi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran menjadi perhatian utama, terutama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung penggunaan energi terbarukan serta menekan emisi. Keterbukaan dan keseriusan dalam menyusun rencana aksi yang konkret akan menjadi kunci bagi keberhasilan transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Demikian informasi seputarĀ  pengawasan terhadap kebijakan transisi energi oleh Presiden dan Wakil Presiden baru Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Sahabatsinergi.Com.

Tags: 2024, Bisnis, Ekonomi, Energi, Gibran Rakabuming Raka, Keuangan, Komisi Pemilihan Umum, KPU, Pemilu 2024, Prabowo Subianto, Transisi Energi

You may also like...